Sejarah

Pada tahun 1810 ketika Inggris berkuasa di sebagian wilayah nusantara, termasuk diantaranya Pulau Jawa, Magelang dipilih sebagai Ibu Negeri Kabupaten Magelang. Diangkat sebagai Regent ( Bupati ) adalah Mas Angabehi Danoekromo.Setelah Negeri Kabupaten Magelang beralih dikusai Belanda Mas Angabehi Dnoekromo diangkat kembali menjadi Regent(Bupati) dengan gelar Raden Tumenggung Danoeningrat berdasar Besluit Gubermen Pemerintah Belanda tanggal 30 Nopember 1813. Beliau wafat tanggal 28 september 1825 ketika memihak Belanda pada saat Perang melawan Pasukan Diponegoro. Atas jasa-jasanya Pemerintah Belanda menganugerahkan gelar Adipati Danoeningrat. Almarhum Adipati Donoeningrat pada masa berkuasa mendirikan Rumah Kabupaten dan sebuah mesjid yang dulu terletak di sekitar Gereja Protestan dalam daerah Desa Magelang, sekarang kompleks jalan Alun-alun utara di kota Magelang. Sehingga almarhum Adipati Danoeningrat I dapat dikatakan sebagai yang mendirikan Negeri Magelang.Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948 Kota Magelang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten Magelang. Namun berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950, Kota Magelang berdiri sendiri sebagai daerah yang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri.

Dalam Perkembangannya, Kota Magelang terdapat 4 Badan Pemerintahan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu :

1. Pemerintahan Kotamadya Magelang (sekarang Pemerintah Kota Magelang)

2. Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Magelang (sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang)

3. Kantor Karisidenan Kedu (sekarang Badan Koordinasi Wilayah II yang meliputi wilayah eks  Karisidenan Kedu dan Surakarta)

4. Akademi Militer Nasional / AMN (sekarang akademi Militer)

Adanya 4 instansi strategis sebagaimana di atas ternyata mempunyai skala pelayanan yang luas dan membutuhkan fasilitas dan sarana guna menunjang fungsinya masing-masing. Persoalan tata ruang menjadi masalah utama dalam perkembangannya, sehingga ada kebijakasanaan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Magelang ke daerah lain. Selain itu dasar pertimbangan lainnya adalah nantinya pemindahan Ibukota lebih berorientasi pada startegi pengembangan wilayah yang mampu menjadi stimulator bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Selanjutnya dari 4 alternatif Ibukota yang dipersiapkan yaitu Kecamatan Mungkid, Muntilan, Secang dan Mertoyudan, akhirnya Desa Sawitan Kecamatan Mungkid terpilih untuk menjadi Ibukota Kabupaten Magelang dengan nama Kota Mungkid berdasarkan PP Nomor 21 Tahun1982. Peresmian Kota Mungkid dilakukan pada tangga 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah. Momentum inilah yang dipakai menjadi dasar Hari Jadi Kota Mungkid.